Dahlan Pido: Matinya Hukum dan Demokrasi

OPINI - Pat gulipat yang terasa saat ini telah merusak tatanan Hukum/Konstitusi dan Demokrasi kita. Dengan mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan sesaat sangat menyesatkan kita. Partai yang ada, diharapkan rakyat untuk perbaikan hanya menjadi partisan melayani kepentingan seseorang dan kelompok yang harusnya melayani rakyat. Ini menggambakan rata-rata Ketum partai koalisi tersandera oleh masalah hukum yang dimainkan penguasa.

Sejak awal pemerintahan ini, gejala untuk menjerumuskan hukum dan demokrasi telah tercium. Legislatif yang didominasi partai pro penguasa dan partai pengusungnya mereduksi asas check and balance.

Baca juga: Jokowi Don't Cawe-cawe! Stop Dynasty!

DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari eksekutif, malah melegitimasi seluruh hajat dari eksekutif.

Mega proyek yang dibangun pro-kapital pun tanpa mempertimbangkan kajian akademis secara komprehensif maupun pelembagaan audit seperti IKN, KCJB dan PSN lainnya, dijalankan dengan sangat sporadis. Bahkan seringkali mengorbankan Hak Asasi rakyat kecil demi oligarki.

Baca juga: KPU Rakor Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacaleg Anggota DPD Dan DPRD Provinsi Lampung Pemilu 2024

Contoh lain paling dekat kita lihat peran Ketua MK Anwar Usman, pamannya walikota Solo/Gibran, memuluskan jalur sutra politik dinasti. Memuluskan kembalinya kematian Konstitusi dan demokrasi melalui nepotisme. Padahal sangat jelas konstitusi kita mengecam hal tersebut.

Jakarta, 16 November 2023

Baca juga: Anies Baswedan: 25 Tahun Reformasi, Kok Masih Ada KKN?

Dahlan Pido, SH., MH. (Praktisi Hukum/Advokat Senior)